RSS Feed
Twitter
| JUDUL SKRIPSI | KODE |
|---|---|
| Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) | SSH 001 |
| Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan | SSH 002 |
| Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri Pematangsiantar | SSH 003 |
| Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undangundang No.21 Tahun 2008. | SSH 004 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. | SSH 005 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang Dibubarkan. | SSH 006 |
| Efektivitas Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan) | SSH 007 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi | SSH 008 |
| Tinjauan Mengenai Sistem Hukum Perpajakan Dan Hukum Perbankan Di Negara Tax Haven Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Money Laundering | SSH 009 |
| Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor (Menurut Kuh Dagang). | SSH 010 |
| Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut UU Perlindungan Konsumen | SSH 011 |
| Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang | SSH 012 |
| Aspek hukum obligasi syariah sebagai instrument pasar modal Syariah. | SSH 013 |
| Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Kegiatan Produksi di PT. Sumo Internusa Indonesia. | SSH 014 |
| Joint Venture Agreement Dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. | SSH 015 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Upaya Penerapan / Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Medan) | SSH 016 |
| Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women’s International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women. | SSH 017 |
| Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. | SSH 018 |
| Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Kegiatan Produksi di PT. Sumo Internusa Indonesia. | SSH 019 |
| Joint Venture Agreement Dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. | SSH 020 |
| Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). | SSH 021 |
| Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Pada Proses Peradilan Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | SSH 022 |
| Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Bancassurance / Produk Kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Medan). | SSH 023 |
| Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women’s International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women. | SSH 024 |
| Kejahatan Perang Terhadap Jender Dalam Yurisprudensi Internasional. | SSH 025 |
| Tanggung Jawab Direksi Agency Perusahaan Asuransi AIA Financial Berdasarkan Prinsip Good Corperate Governance (GCG) (Studi Pada PT. AIA Financial Agency Uniland – Medan). | SSH 026 |
| Tinjauan Yuridis Mengenai Kebijakan Daftar Negatif Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia. | SSH 027 |
| Pemanasan Global Di Tinjau Dari Protokol Kyoto. | SSH 028 |
| Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam | SSH 029 |
| Hasil Penyadapan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | SSH 030 |
| Upaya – Upaya ASEAN Dalam Menghadapi Polusi Udara Lintas Batas Negara Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan | SSH 031 |
| Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah. | SSH 032 |
| Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Terhadap Penduduk Sipil | SSH 033 |
| Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Anggota Direksi Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan | SSH 034 |
| Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Sudi Putusan PN Balige No.01/Pid.C/TPR/2010/PN.Blg) | SSH 035 |
| Pertanggung Jawaban Agen Pemasaran Atas Penjualan Crude Palm Oil (CPO) PT Perkebunan Nusantara Ii Di Kota Medan (Studi Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) | SSH 036 |
| Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita Hiv/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di Negara Indonesia | SSH 037 |
| Kajian Asas Praduga Tidak Bersalah Atau Presumption Of Innocence Terhadap Tembak Mati Di Tempat Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme | SSH 038 |
| Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | SSH 039 |
| Aspek Hukum Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan | SSH 040 |
| Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perumahan Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 | SSH 041 |
| Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Dilindungi Dalam UU No.19 Tahun 2002 (Studi Kasus No.3683/Pid.B/2008/PN.Mdn)”. | SSH 042 |
| Pananggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara). | SSH 043 |
| Peranan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administrasi Daerah. | SSH 044 |
| Masalah Imunitas Dan Penangkapan Lintas Pelayaran Kapal Perang Pada Masa Damai Ditinjau Dari Hukum Internasional. | SSH 045 |
| Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | SSH 046 |
| Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Medis | SSH 047 |
| Due Diligence dalam Akuisisi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. | SSH 048 |
| Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Secara Terpisah Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang ( Surat Tuntutan NO.REG/ PER:PDM – 190 / EP.1/Medan/2007 ) | SSH 049 |
| Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Keselamatan Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Agraria ( Studi Di Medan) | SSH 050 |
| Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan | SSH 051 |
| Kewenangan Dan Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Korupsi | SSH 052 |
| Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Polres Kabupaten Labuhan Batu) | SSH 053 |
| Tinjauan Hukum Tentang Penanganan Kredit /Pembiayaan Macet Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bank Muamalat Cabang Medan | SSH 054 |
| Tinjauan Yuridis Peran Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Kejahatan Terorganisir Di Wilayah Hukum Polda SUMUT | SSH 055 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausul Eksenorasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada BPR BUMIASIH NBP 15 Berastagi) | SSH 056 |
| Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Dan Pengedarannya Di Kotamadya Medan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) | SSH 057 |
| Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Studi pada KSU Syariah Mitra Amaliyah) | SSH 058 |
| Akibat Hukum Serta Penyelesaian Masalah Kelalaian Pegawai Bank Memasukkan Nomor Rekening Nasabah Dalam Transfer Uang Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan | SSH 059 |
| Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Lahan Hak Guna Usaha Pada PT. Kutai Balian Nauli Kalimantan Timur | SSH 060 |
| Perjanjian Kredit Sindikasi Sebagai Sarana Pembiayaan Bank (Studi pada PT. Bank Sumut Medan) | SSH 061 |
| Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-undang Pemerintahan Daerah | SSH 062 |
| Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan Dalam Perawatan Pasiennya (Analisis Kasus No. 3344/pid.B/2006/PN Mdn) | SSH 063 |
| Pengawasan Dan Karantina Terhadap Tumbuhan Dan Hewan Pada Balai Besar Belawan | SSH 064 |
| Peran Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Keahlian Dan Kualitas Kerja Pegawai Pada Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Polonia Medan | SSH 065 |
| Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan) | SSH 066 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi : BRI Cabang Putri Hijau Medan) | SSH 067 |
| Suatu Tinjauan Tentang Prosedur Penangkapan Dan Penahanan Yang Dilakukan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (Studi : DI Wilayah Hukum Polisi Sektor Kota ( Polsekta) Medan Baru) | SSH 068 |
| Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Akibat Pengaruh Narkoba Suntik Di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan) | SSH 069 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan | SSH 070 |
| Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbanga | SSH 071 |
| Pemberian Kuasa Dalam Hubungan Hukum Antara Advokat Dengan Klien | SSH 072 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman Suara Dari Tindak Pidana Pembajakan Kaset | SSH 073 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 | SSH 074 |
| Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Waralaba | SSH 075 |
| Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara | SSH 076 |
| Perlindungan Konsumen Perumahan Terhadap Developer Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus : Zona Property Medan) | SSH 077 |
| Penanganan Cyber Crime di Sektor Perbankan di Indonesia | SSH 078 |
| Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Kasus Blokade Jalur Gaza | SSH 079 |
| Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet(E-COMMERCE) Berdasarkan Kuhperdata | SSH 080 |
| Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) | SSH 081 |
| Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Hal Terjadinya Pembubaran KOPERASI | SSH 082 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Praktek Bank Danamon Cabang Medan | SSH 083 |
| Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Asing Dalam Penanaman Modal Patungan Di Indonesia | SSH 084 |
| Implementasi Good Corporate Governance Dalam Transaksi Afiliasi Di Pasar Modal Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK NO: KEP-421/BL/2009 | SSH 085 |
| Good Corporate Governance ( GCG ) pada Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | SSH 086 |
| Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat | SSH 087 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Karena Debitornya Dinyatakan Pailit | SSH 088 |
| Perlindungan Penerbangan Sipil Internasional Terhadap Pembajakan Udara Berdasarkan Konvensi Internasional | SSH 089 |
| Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Nasional | SSH 090 |
| Layanan Purna Jual Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen | SSH 091 |
| Peranan Interogasi oleh Penyidik Terhadap Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Polsekta Medan Baru) | SSH 092 |
| Kajian Hukum Terhadap Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 | SSH 093 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Hong Kong Special Administrative Region Di Bidang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana | SSH 094 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Prospektus Yang Menyesatkan Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal | SSH 095 |
| Aspek Hukum Prospektus Dalam Rangka Go Publik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 | SSH 096 |
| Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal | SSH 097 |
| Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Melalui Prinsip Mengenal Nasabah( Know Your Customer Principles) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK NO.476/BL/2009 | SSH 098 |
| Peranan Pusaka Indonesia Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Daerah Kota Medan | SSH 099 |
| Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop | SSH 100 |
| Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Imigrasi Yang Melakukan Pemalsuan Paspor (Studi Pada Kantor Imigrasi Medan) | SSH 101 |
| Upaya Pemerintah Meminimalisir Aksi Terorisme Melalui Pendekatan Hukum Dan Sosio Kultural Di Indonesia | SSH 102 |
| Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Sarana Perjanjian Ekstradisi | SSH 103 |
| Peranan Sistem Grameen Bank Terhadap Perbankan Dalam Rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | SSH 104 |
| Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara | SSH 105 |
| Kedudukan Yuridis Tanah Wakaf Dalam Hal Terjadinya Pembubaran Yayasan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan | SSH 106 |
| Keabsahan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas Melalui Teleconference Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Ite Dan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | SSH 107 |
| Tinjauan Hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Dalam Pasar Modal | SSH 108 |
| Efektivitas Penerapan Indonesia Nasional Single Window ( INSW ) berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 Sebagai Upaya Pendorong Kelancaran Arus Barang ekspor dan impor ( Studi Pada Bea dan Cukai Belawan) | SSH 109 |
| Peranan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Lotu Kabupaten Nias Utara | SSH 110 |
| Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Deli Serdang) | SSH 111 |
| Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan | SSH 112 |
| Pembatalan Akte Perjanjian Yang Dibuat Notaris Kaitannya Dengan Desain Industri (Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung antara PT. Antara Kusuma dengan PT. Sun Industri) | SSH 113 |
| Status Dan Perkembangan Peran ICRC Sebagai Subyek Hukum Internasional | SSH 114 |
| Aspek Hukum dalam Proses Penggabungan Bank (Merger) Studi Pada PT. CIMB Niaga | SSH 115 |
| Pelaksanaan Aspek Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Tebing) | SSH 116 |
| Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif) | SSH 117 |
| Peran Dan Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan (Analisis Terhadap Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Medan) | SSH 118 |
| Peranan Mediator Dan Tingkat Keberhasilannya Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Study Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan) | SSH 119 |
| Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Putusan Nomor : 43 / Pid. B / 2009/ PN-TTD) | SSH 120 |
| Pemberlakuan Asas Retroaktif Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia | SSH 121 |
| Tinjauan Yuridis Joint Venture Agreement Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | SSH 122 |
| Peranan Toksikologi Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun | SSH 123 |
| Tinjauan Yuridis, Eksistensi Warga Negara Asing Terhadap Kepemilikan Lahan Dan Bangunan Di Sekitar Kawasan Wisata Bukit Lawang, Berdasarkan Ketentuan Hukum Agraria Nasional Indonesia (UU NO. 5 Tahun 1960) | SSH 124 |
| Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang | SSH 125 |
| Penerapan Gugatan Class Action Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | SSH 126 |
| Pelaksanaan Surat Wasiat Menurut Undang – Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam | SSH 127 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia | SSH 128 |
| Perbandingan Pengaturan Upah Dan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | SSH 129 |
| Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat | SSH 130 |
| Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direktur PT. Terhadap Kepailitan PT. Dikaitkan Dengan Prinsip Business Judgment Rule | SSH 131 |
| Tinjauan Yuridis Asas Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan | SSH 132 |
| Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Dalam Pelanggaran Ham Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban | SSH 133 |
| Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 | SSH 134 |
| Suatu Tinjauan Terhadap Disenting Opinion Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan | SSH 135 |
| Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Umum | SSH 136 |
| Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pengadaan Armada Kendaraan Bus Wisata Antara PT. Lingga Jati Al Manshurin Dengan P.O. Karona | SSH 137 |
| Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Good Corporate Governance Di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara III) | SSH 138 |
| Analisis Yuridis Terhadap Pembajakan Buku (Ditinjau Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) | SSH 139 |
| Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional | SSH 140 |
| Tinjauan Hukum Tentang Pemberian Kredit dengan Jaminan Deposito (Studi Pada Bank Mandiri Medan) | SSH 141 |
| Pertimbangan Hakim Terhadap Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan No. 826/Pid.B/2007/PN.Mdn) | SSH 142 |
| Pelacuran Anak Di Bawah Umur Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polsek Medan Baru) | SSH 143 |
| Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi | SSH 144 |
| Kedudukan Dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Pada Perseroan Terbuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Riset : PT. Central Proteinaprima Tbk.) | SSH 145 |
| Penerapan Sifat Kolegialitas Dewan Komisaris Perseroan Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | SSH 146 |
| Tinjauan Juridis Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19/2002 Dalam Menunjang Industri Musik Di Indonesia | SSH 147 |
| Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang | SSH 148 |
| Peranana Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Mutilasi (Studi Lapangan Di Polresta Medan) | SSH 149 |
| Aspek Hukum Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan PT. Karya Tanah Subur (Padang Sikabu-Meulaboeh) | SSH 150 |
| Peranan Dalihan Natolu Dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Mengenai Hukum Perkawinan Adat Batak Di Kecamatan Balige) | SSH 151 |
| Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Hasil Teknologi Rekayasa Genetika | SSH 152 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Perkosaan Di Waktu Perang | SSH 153 |
| Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ( Studi Dalam Lembaga Terkait Di Medan ) | SSH 154 |
| Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo | SSH 155 |
| Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Event Organizer Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Konser Musik (Studi Putusan NO.713/Pid.B/2008/PN.Bdg) | SSH 156 |
| Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT Federal International Finance (FIF) Kota PematangSiantar | SSH 157 |
| Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat | SSH 158 |
| Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime | SSH 159 |
| Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Di Pandang Dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | SSH 160 |
| Analisis Terhadap Tindak Pidana Yang Terdapat Dalam Pemilhan Kepala Daerah | SSH 161 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan | SSH 162 |
| Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi : Polda Sumut) | SSH 163 |
| Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui Internet di Pasar Modal | SSH 164 |
| Informasi, Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Perdata Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. | SSH 165 |
| Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Uang Tunai Di Bank Di jamin Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Bank Tabungan Negara Medan) | SSH 166 |
| Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) Dalam Transaksi Perbankan (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Iman Bonjol) | SSH 167 |
| Peranan Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Medan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan) | SSH 168 |
| Kajian Juridis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Ponografi Terhadap Perlindungan Anak Sebagai objek Tindakan Pornografi (Child Pornography) | SSH 169 |
| Perjanjian Pelaku Usaha Dengan Pihak Luar Negeri yang Bertentang Dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prektik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat | SSH 170 |
| Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | SSH 171 |
| Proses Impeachment Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | SSH 172 |
| Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kejahatan Dengan Senjata Api Di Wilayah Hukum Kepolisian Sumatera Utara Dan Sekitarnya | SSH 173 |
| Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris | SSH 174 |
| Pelaksanaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Indonesia (Studi Pada Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam Deli Serdang) | SSH 175 |
| Kejahatan Pembobolan Website (Cracking) Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | SSH 176 |
| Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 (Studi: PT.Bank Permata, TBK.) | SSH 177 |
| Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi | SSH 178 |
| Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pos Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan (Studi Kasus PT. Pos Medan) | SSH 179 |
| Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Apartemen Salemba Residence | SSH 180 |
| Tinjauan Pelaksanaan Pelelangan Barang Terhadap Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007 Di Sumatera Utara (Studi Di Lingk. Sekretariat Provsu) | SSH 181 |
| Deposito Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Sumut Cabang Binjai | SSH 182 |
| Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Untuk Dan Atas Nama Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | SSH 183 |
| Peranan Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Poltabes Medan Dan Polda Sumatera Utara) | SSH 184 |
| Implementasi Pemberian Remisi Khusus Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam | SSH 185 |
| Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi kasus No. 22/ Pid.B/ 2002/ PN.WNS) | SSH 186 |
| Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya | SSH 187 |
| Peranan Pengadilan Perikanan Medan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Illegal Fishing | SSH 188 |
| Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Paten Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten | SSH 189 |
| Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan | SSH 190 |
| Prosedur Dan Kebijakan Retribusi Dalam Kegiatan Pendataan Penduduk Di Kota Sibolga Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil | SSH 191 |
| Penyerangan Israel Terhadap Palestina Ditinjau Dari Perspektif Kejahatan Kemanusiaan Dalam Kerangka Hukum Internasional | SSH 192 |
| Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Medan) | SSH 193 |
| Sistem Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 | SSH 194 |
| Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Iklan Di PT. Radio Cikal Anugerah Fiesta (Radio 88 Lafemme Fm) Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 | SSH 195 |
| Kewenangan Pengadilan Negeri Menyelesaikan Sengketa Bisnis Dalam Hal Adanya Klausul Arbitrase | SSH 196 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank | SSH 197 |
| Tinjauan Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perantara Pedagang Efek Dalam Penerapan Perdagangan Jarak Jauh (Remote Trading System) Di Pasar Modal Indonesia | SSH 198 |
| Kajian Kriminologi Tentang Pemberitaan Kriminal Di Televisi Terhadap Terjadinya Kejahatan Anak | SSH 199 |
| Kajian Kriminologi Tentang Pemberitaan Kriminal Di Televisi Terhadap Terjadinya Kejahatan Anak | SSH 200 |
| Hubungan Religiusitas dengan Kebahagiaan Pada Lansia Muslim | SSH 201 |
| Pengaruh Suhu Ruang Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT. Bank SUMUT Pusat Medan | SSH 202 |
*Apabila Skripsi diatas belum ada yang sesuai dengan yang apa kamu inginkan, maka kami dapat membantu mencarikan bahan skripsi sesuai judul yang kamu ingikan [Skripsi Usu]
New : Skripsi Hukum General Klik disini
